![]() |
| Ilustrasi AI |
IKN – Langkah konkret pembangunan fasilitas pendukung
keamanan di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Otorita Ibu Kota Nusantara
(OIKN) telah memulai proses pembersihan lahan seluas 3,24 hektare di Kawasan
Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Lahan tersebut akan digunakan untuk
membangun Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) IKN sebagai bagian penting
dari infrastruktur pelayanan publik di ibu kota baru.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa
kehadiran Polresta IKN ini dirancang untuk mendukung pelayanan publik,
khususnya layanan keamanan bagi masyarakat yang akan tinggal dan bekerja di
kawasan Nusantara. “Kehadiran Polresta IKN yang kini sedang disiapkan,
dimaksudkan untuk mendukung pelayanan publik, termasuk layanan keamanan bagi
masyarakat di kawasan Nusantara,” ujar Basuki Hadimuljono.
Proses land clearing atau pembersihan lahan saat ini sudah
memasuki tahap awal. Basuki beserta timnya melakukan peninjauan langsung ke
lokasi pada Minggu (12 April 2026) untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai
rencana. Target penyelesaian tahap pertama pembangunan Polresta IKN ditetapkan
pada akhir tahun 2027.
Dengan luas lahan sekitar 3,24 hektare, kawasan ini tidak
hanya akan menjadi markas operasional kepolisian, tetapi juga dilengkapi
berbagai fasilitas pendukung yang lengkap. Rencana pembangunan mencakup gedung
utama setinggi enam lantai utama ditambah satu deck floor dan tiga lantai
basement. Gedung tersebut akan menyediakan ruang operasional seperti kantor,
ruang rapat, serta berbagai fasilitas kepolisian lainnya.
Selain itu, kompleks Polresta IKN akan dilengkapi masjid,
jalur pejalan kaki, amphitheater yang juga berfungsi sebagai tribun olahraga,
lapangan upacara, kolam retensi, serta sarana olahraga. Desain ini mencerminkan
pendekatan terintegrasi yang menggabungkan fungsi keamanan dengan kebutuhan
masyarakat dan lingkungan sekitar.
Penekanan pada Koordinasi Terpusat
Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya koordinasi yang
ketat dalam setiap tahap pembangunan di IKN. Ia menyampaikan bahwa semua
instruksi terkait pembangunan Polresta IKN harus berada di bawah satu perintah
dan satu komando dari Otorita IKN. “Saya sampaikan bahwa semua instruksi
pembangunan Polresta IKN harus satu perintah, satu komando, yaitu dari Otorita
IKN. Apapun perencanaannya harus dicek dulu, ditelusuri, kalau perlu dihitung
ulang agar tidak ada kesalahan,” tegasnya.
Pendekatan ini bertujuan memastikan seluruh proses
perencanaan dan pelaksanaan berjalan secara komprehensif, terukur, terarah,
serta selaras dengan rencana induk pembangunan IKN secara keseluruhan. Melalui
perencanaan yang matang, OIKN ingin menghindari kesalahan dan memastikan
integrasi antarfasilitas di kawasan inti pemerintahan.
Lokasi Polresta IKN yang berada di KIPP Nusantara
menjadikannya strategis karena dekat dengan pusat aktivitas pemerintahan.
Keberadaan fasilitas kepolisian ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi
aparatur sipil negara, masyarakat, serta investor yang akan beraktivitas di ibu
kota baru.
Bagian dari Pembangunan Infrastruktur Pendukung IKN
Pembangunan Polresta IKN merupakan salah satu elemen penting
dalam upaya melengkapi fasilitas publik di IKN. Sebagai ibu kota negara yang
dibangun dari nol, IKN tidak hanya membutuhkan gedung pemerintahan, tetapi juga
sarana pendukung seperti keamanan, kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar
lainnya.
Dengan dimulainya land clearing ini, tahapan fisik
pembangunan Polresta semakin nyata. Proses selanjutnya akan melibatkan
persiapan lahan yang lebih detail, termasuk penataan kawasan dan penyediaan
infrastruktur dasar sebelum konstruksi gedung utama dimulai.
Basuki Hadimuljono dan tim OIKN terus memantau perkembangan
proyek agar tetap sesuai jadwal. Pendekatan satu komando ini diharapkan dapat
menjadi contoh bagi pembangunan fasilitas lainnya di IKN, sehingga seluruh
kawasan berkembang secara harmonis dan efisien.
Keberadaan Polresta IKN kelak akan mendukung tugas-tugas
kepolisian sehari-hari, mulai dari pengamanan kawasan, penanganan gangguan
kamtibmas, hingga pelayanan masyarakat seperti pembuatan surat-surat dan
kegiatan preventif lainnya. Fasilitas modern yang direncanakan juga diharapkan
mampu meningkatkan kinerja aparat kepolisian di lingkungan ibu kota baru.
Bagi masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia secara luas,
pembangunan ini menjadi sinyal positif bahwa IKN terus melangkah maju dalam
mewujudkan visi sebagai kota pintar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Keamanan menjadi salah satu pilar utama agar pemindahan ibu kota dapat berjalan
lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh elemen bangsa.
Proyek ini akan terus dikawal ketat oleh Otorita IKN agar
target penyelesaian tahap pertama pada akhir 2027 dapat tercapai. Dengan lahan
yang sudah mulai dibersihkan, harapan agar Polresta IKN segera berdiri dan
beroperasi semakin dekat.
Pembangunan Polresta IKN di atas lahan 3,24 hektare ini
semakin melengkapi puzzle pembangunan kawasan inti. Ketika nanti ibu kota baru
mulai berfungsi penuh, fasilitas keamanan yang modern dan terintegrasi akan
menjadi salah satu penopang utama bagi keberhasilan IKN sebagai pusat peradaban
baru Indonesia.







