PONTIANAK – Bicara soal pendidikan di Kalimantan
Barat adalah bicara soal bentang alam yang luas dan tantangan akses yang kerap
kali memutus asa. Namun, belakangan ini, ada aroma optimisme yang berhembus
dari kantor Gubernur di Jalan Ahmad Yani. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
(Pemprov Kalbar) rupanya sedang tidak main-main dalam urusan
"menjahit" ketimpangan kualitas belajar yang selama ini menjadi
ganjalan klasik di Bumi Khatulistiwa.
Loncatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar tahun 2025
menjadi bukti pembuka. Berdasarkan data BPS, angka IPM kita menyentuh 72,09.
Naik hampir satu poin penuh dari tahun sebelumnya. Bagi sebagian orang, ini
mungkin hanya angka statistik, namun bagi para pengambil kebijakan, ini adalah
modal kepercayaan diri untuk melangkah lebih jauh.
Melawan Jarak dengan Koneksi
Geografi Kalbar yang masif seringkali membuat akses
informasi menjadi barang mewah di pelosok. Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, dalam
sebuah diskusi hangat di Pontianak, berkali-kali menekankan bahwa digitalisasi
adalah "obat" bagi penyakit kesenjangan ini.
Program internet gratis pun digulirkan. Proyek ini bukan
sekadar memasang kabel Wi-Fi di pojok sekolah, melainkan upaya merobohkan
tembok pembatas antara siswa di kota dengan mereka yang ada di pedalaman.
Bayangkan, seorang siswa di hulu sungai kini bisa mengakses jurnal yang sama
dengan siswa di ibu kota provinsi. Itulah esensi dari pemerataan yang
sesungguhnya.
"Internet gratis ini adalah jendela. Kita ingin
anak-anak kita tidak hanya jago kandang, tapi punya nyali dan bekal ilmu untuk
bersaing di kancah global," ungkap Gubernur dengan nada bicara yang tegas.
Subsidi yang Tepat Sasaran
Salah satu realitas pahit di lapangan adalah angka putus
sekolah yang didorong oleh kemiskinan. Menjawab hal ini, Pemprov Kalbar
mengambil langkah konkret yang cukup berani: menyuntikkan subsidi bagi 21.000
siswa di ratusan sekolah swasta sejak tahun 2025.
Langkah ini inklusif karena menyentuh SMA, SMK, hingga SLB
swasta yang selama ini sering kali luput dari radar bantuan besar. Tujuannya
jelas dan sederhana: memastikan tidak ada lagi kursi kelas yang kosong hanya
karena orang tua siswa tak sanggup membayar uang pangkal.
Namun, pekerjaan rumah (PR) besar masih membayangi. Masih
ada sekitar 114 ribu anak tidak sekolah (ATS) yang tercatat. Angka ini adalah
luka yang coba disembuhkan melalui kolaborasi lintas sektor. Pemprov tidak
ingin bekerja sendirian; mereka menggandeng dunia usaha untuk menyediakan jalur
pendidikan kesetaraan bagi para pekerja, agar produktivitas ekonomi tetap
berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan.
Ruang Kreativitas dan Akar Budaya
Pendidikan bagi Pemprov Kalbar rupanya tidak berhenti di
urusan ijazah. Ada dimensi karakter yang ingin disentuh. Rencana revitalisasi
Taman Budaya menjadi salah satu buktinya. Ruang ini diproyeksikan menjadi
"kawah candradimuka" bagi kreativitas anak muda Kalbar.
Di sini, teknologi bertemu dengan tradisi. Generasi muda
didorong untuk tetap modern namun tidak tercerabut dari akar budayanya. Pada
akhirnya, semua strategi ini bermuara pada satu titik: menciptakan manusia
Kalbar yang tangguh secara intelektual dan punya jati diri yang kuat.
Dengan kombinasi akses internet yang luas, bantuan biaya
yang nyata, serta ruang ekspresi yang memadai, Kalbar sedang menatap masa depan
dengan dagu tegak. Pendidikan bukan lagi soal siapa yang paling dekat dengan
pusat kota, melainkan tentang siapa yang punya kemauan untuk maju.
