 |
| Ilustrasi AI |
Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) berhasil memangkas pengeluaran operasional gedung pemerintahan secara signifikan melalui kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan setiap hari Jumat. Sekretaris Provinsi Kaltara Denny Harianto mengungkapkan, kebijakan ini mampu menghemat biaya listrik dan air hingga Rp230 juta dalam satu bulan.
“Saya sudah mendata pembayaran listrik maupun air ketika kita melakukan WFA, kita mengalami penurunan pembayaran untuk pembayaran Januari ke Februari itu kurang lebih penurunannya Rp230 juta,” ujar Denny Harianto usai memimpin apel pagi perdana pasca-libur dan cuti bersama Lebaran, di Lapangan Agathis, Tanjung Selor, Senin (30/3/2026).
Kebijakan WFA ini diterapkan di seluruh lingkungan Pemprov Kaltara, termasuk di Kantor Gubernur dan 11 gedung pemerintahan lainnya di Tanjung Selor, Bulungan. ASN diberikan fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja pada hari Jumat, selama tugas dan pelayanan publik tetap terjaga.
Efisiensi Energi yang Terukur
Denny menjelaskan bahwa penghematan tersebut bukan hasil kebetulan. Pihaknya telah memantau secara langsung penurunan konsumsi listrik dan air di berbagai gedung kantor. Ia pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada para penanggung jawab gedung yang telah disiplin menjaga fasilitas saat WFA berlangsung.
“Saya berterima kasih kepada semua yang sudah menjaga dan ini terus kita pelihara terkait dengan penghematan kita, efisiensi dalam mengelola gedung kita,” katanya.
Menurut Denny, hampir 99 persen ASN di lingkungan Pemprov Kaltara patuh melaksanakan WFA. Ia terus memantau aktivitas gedung dan kinerja pegawai untuk memastikan kebijakan ini tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi kembali lagi nawaitu untuk WFA harus kita dapat. Efisiensi, penghematan harus kita lakukan. Karena kondisi saat ini baik secara global maupun geopolitik belum menentu,” tegasnya.
Respons terhadap Ketidakpastian Global
Kebijakan WFA Pemprov Kaltara ini menjadi bagian dari upaya antisipasi berbagai daerah di Indonesia terhadap situasi ekonomi dan geopolitik dunia yang masih volatile. Dengan memangkas biaya operasional rutin, pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran lebih efisien untuk program prioritas lainnya.
Namun, Denny menekankan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik. Justru sebaliknya, pelayanan harus tetap minimal sama dan terus ditingkatkan.
Ia juga mengaitkan semangat efisiensi ini dengan nilai-nilai kebersamaan pasca-Lebaran. “Sekali lagi saya mengajak semuanya perubahan-perubahan harus kita mulai apalagi dengan memaknai tadi kata maaf memaafkan dan mengasah rasa itu perlu kita tingkatkan,” imbuhnya.
WFA Berbeda dengan WFH Pusat
Pemprov Kaltara memilih skema Work From Anywhere (WFA) bukan Work From Home (WFH) seperti yang kerap dilakukan instansi pusat. Denny menjelaskan bahwa WFA memberikan fleksibilitas lebih luas kepada ASN, selama pekerjaan tetap terselesaikan dengan baik.
“Ini (WFA) terus berlanjut. Karena memang kalau dari pusat juga melaksanakan walaupun mereka Work From Home (WFH), tapi kita WFA,” jelasnya saat diwawancarai usai apel.
Keberhasilan WFA di Kaltara ini menjadi contoh baik bagi pemerintah daerah lain yang ingin melakukan penghematan tanpa mengorbankan produktivitas. Gedung kantor yang sepi pada hari Jumat berarti lampu, AC, komputer, dan penggunaan air lebih terkendali, sehingga tagihan bulanan turun drastis.
Dampak Positif dan Keberlanjutan Kebijakan
Penghematan Rp230 juta per bulan tentu bukan angka kecil bagi sebuah provinsi. Dana tersebut dapat dialihkan untuk mendukung program pembangunan, peningkatan kesejahteraan ASN, atau penanganan isu prioritas lainnya di Kalimantan Utara.
Pemprov Kaltara berkomitmen melanjutkan kebijakan ini secara berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan agar target efisiensi tetap tercapai tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.
Bagi ASN sendiri, WFA memberikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, terutama di era di mana teknologi memungkinkan kerja jarak jauh yang efektif. Tentunya dengan catatan disiplin dan tanggung jawab yang tinggi.
Pelajaran bagi Pemerintahan Daerah Lain
Keberhasilan Pemprov Kaltara ini menjadi bukti bahwa kebijakan fleksibel kerja dapat memberikan manfaat ganda: efisiensi anggaran sekaligus adaptasi terhadap tuntutan zaman. Di tengah tekanan ekonomi global, langkah-langkah kecil seperti ini dapat memberikan kontribusi besar bagi keuangan daerah.
Pemerintah pusat dan daerah lainnya kini semakin mendorong pola kerja yang lebih efisien pasca-pandemi. WFA di Kaltara bisa menjadi model yang bisa diadopsi, tentunya dengan penyesuaian sesuai kondisi masing-masing daerah.
Denny Harianto dan jajaran Pemprov Kaltara berharap semangat efisiensi ini terus tertanam di kalangan ASN. Karena pada akhirnya, pengelolaan anggaran negara yang baik adalah bentuk tanggung jawab bersama demi kemajuan Kalimantan Utara.
Dengan hasil nyata berupa penghematan ratusan juta rupiah setiap bulan, kebijakan WFA ini tidak hanya sekadar inovasi administratif, melainkan langkah strategis yang berdampak langsung pada keberlanjutan fiskal pemerintahan daerah.
