![]() |
| Ilustrasi AI |
Banjarbaru – Ketua DPRD Kota Banjarbaru Gusti Rizky
Sukma Iskandar Putera menekankan agar para pejabat yang baru dilantik mampu
menjalankan amanah jabatan dengan baik serta memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan usai pelantikan ratusan pejabat
di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, yang digelar di Aula Gawi Sabarataan,
Jumat (6/3/2026). Rizky menegaskan bahwa setiap aparatur pemerintah adalah
pelayan sekaligus garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat,
sehingga kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama di berbagai bidang.
“Pejabat yang baru harus mampu menjalankan tugas dan amanah
dengan baik serta memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Rizky usai
mengikuti pelantikan tersebut. Menurut politisi Partai Golongan Karya itu,
pelayanan yang optimal tentunya akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan
dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah. Ia juga
berharap para pejabat baru segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung
jawabnya, serta bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi
pada pelayanan publik.
“Pejabat diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan
birokrasi sehingga pelayanan publik semakin baik dan mendukung Banjarbaru yang
Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera sesuai visi wali kota,” ungkapnya. Rizky
menambahkan, melalui upaya penyegaran birokrasi di lingkup Pemerintah Kota
Banjarbaru itu diharapkan semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang
efektif, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pelantikan ini melibatkan tiga jabatan pimpinan tinggi
pratama, yaitu Inspektur Banjarbaru yang dipercayakan kepada Raden Indra,
sebelumnya bertugas di Pemprov Kalimantan Selatan; Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika (Kadis Kominfo) dijabat Agus Adrian yang sebelumnya menduduki Kabag
Prokopim; serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dijabat Santy Eka S, yang
merupakan orang lama dari posisi kepala bidang. Selain itu, ratusan pejabat
lainnya mengisi jabatan Administrator setingkat sekretaris badan dan dinas hingga
kepala bidang, serta Pejabat Pengawas setingkat kepala seksi termasuk lurah.
Pernyataan Rizky ini datang di tengah upaya pemerintah kota
untuk meningkatkan kinerja birokrasi pasca-rotasi jabatan. Di Banjarbaru,
sebagai salah satu kota berkembang di Kalimantan Selatan, tuntutan pelayanan
publik semakin tinggi seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
Masyarakat sering mengeluhkan lambatnya proses administrasi, seperti pengurusan
izin usaha atau layanan kesehatan, yang menjadi sorotan utama. Dengan
pelantikan ini, diharapkan ada perbaikan signifikan dalam efisiensi dan transparansi.
Rizky, yang memberikan ucapan selamat kepada para pejabat
baru, juga menyoroti pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Di era
digital saat ini, di mana informasi mudah tersebar, setiap kesalahan aparatur
bisa menjadi isu publik yang merusak citra pemerintah. “Setiap aparatur adalah
pelayan masyarakat, dan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama,”
tegasnya. Pernyataan ini selaras dengan visi Wali Kota Banjarbaru untuk
membangun kota yang maju dan sejahtera, di mana birokrasi berperan sebagai penggerak
utama.
Pelantikan ini bukan hanya seremonial, melainkan bagian dari
strategi penyegaran birokrasi untuk meningkatkan kinerja. Di Kalimantan
Selatan, rotasi jabatan seperti ini sering dilakukan untuk menghindari stagnasi
dan memastikan distribusi sumber daya manusia yang merata. Namun, tantangan
seperti adaptasi cepat terhadap tugas baru sering menjadi hambatan, terutama
bagi pejabat dari luar daerah seperti Raden Indra.
Sebagai jurnalis yang mengikuti isu pemerintahan daerah di
Kalimantan Selatan selama bertahun-tahun, saya melihat permintaan Rizky ini
sebagai pengingat penting bagi aparatur baru. Banjarbaru, dengan potensi
ekonominya yang berkembang melalui sektor perdagangan dan pariwisata,
memerlukan pelayanan publik yang prima untuk mendukung pertumbuhan. Kasus-kasus
seperti keterlambatan layanan di masa lalu sering memicu protes masyarakat, dan
pelantikan ini bisa menjadi momentum perubahan jika diikuti dengan komitmen
nyata.
Lebih lanjut, Rizky berharap para pejabat baru bisa menjadi
contoh dalam bekerja profesional. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin
sadar haknya, integritas menjadi kunci. Pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan
segera melakukan evaluasi kinerja pasca-pelantikan untuk memastikan target
pelayanan tercapai. Jika berhasil, ini bisa menjadi model bagi kota-kota lain
di Kalsel.
Publik kini menanti aksi nyata dari para pejabat baru.
Apakah mereka akan mampu meningkatkan pelayanan seperti yang diharapkan? Yang
jelas, permintaan Ketua DPRD ini menjadi dorongan agar birokrasi Banjarbaru
lebih responsif dan berorientasi pada masyarakat. Karena pada akhirnya,
pelayanan terbaik adalah fondasi utama kepercayaan publik terhadap pemerintah.







