 |
| Ilustrasi AI |
Pontianak, 6 Maret 2026 – Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan kuota rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi 22.000 unit pada tahun 2026. Kenaikan ini disambut positif sebagai langkah konkret untuk menyediakan hunian layak sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal. Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa pembangunan rumah rakyat bukan sekadar memenuhi kebutuhan tempat tinggal, melainkan juga katalisator pertumbuhan ekonomi yang melibatkan berbagai sektor.
Dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (4/3/2026), Maruarar menyatakan bahwa satu unit rumah yang dibangun bisa menciptakan efek domino positif. Prosesnya melibatkan tukang bangunan, toko material, sopir angkutan barang, hingga layanan jasa dan perbankan. "Tadi Pak Sekda minta 20.000 rumah subsidi, saya tambahkan jadi 22.000. Perumahan ini efeknya besar sekali bagi ekonomi daerah," ujar Maruarar dalam keterangan tertulisnya.
Kenaikan kuota ini memang signifikan. Sebelumnya, permintaan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar Harisson hanya 20.000 unit, tapi Menteri langsung menambahnya menjadi 22.000. Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi backlog perumahan di Kalbar, tapi juga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat grassroots. Dengan lebih banyak rumah dibangun, permintaan material bangunan seperti semen, batu bata, dan kayu akan melonjak, yang pada gilirannya mendukung industri lokal dan menciptakan lapangan kerja baru bagi warga setempat.
Tak berhenti di rumah subsidi, pemerintah juga meningkatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jika pada 2025 jumlah rumah yang direhabilitasi hanya 3.096 unit, tahun ini melonjak drastis menjadi 13.800 unit. "Kenaikan ini luar biasa. Pemerintah daerah harus siapkan data yang akurat dan prosesnya dipercepat," tegas Maruarar. Ia meminta pemda segera menyerahkan data usulan BSPS berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diverifikasi ke Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru) dalam waktu maksimal satu minggu. Pendekatan ini memastikan bantuan tepat sasaran dan efisien, menghindari penyaluran yang salah atau tertunda.
Selain penambahan kuota, Maruarar mendorong kemudahan akses pembiayaan untuk MBR. Dari total sekitar Rp 5 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan secara nasional, sekitar 55 persen disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). "Kita harus bisa lebih cepat dan mudah dibanding rentenir. Bunganya sudah rendah, tinggal percepat pelayanannya," kata Maruarar. Inisiatif ini bertujuan membuat proses kredit lebih terjangkau dan cepat, sehingga MBR tidak terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi dari pihak tidak resmi.
Lebih lanjut, Maruarar menekankan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikannya sebagai prioritas pro-rakyat. "Saya minta dalam tiga hari semua kabupaten/kota di Kalbar yang belum menerapkan PBG dan BPHTB gratis segera menjalankan. Ini kebijakan pro rakyat," tegasnya. Dengan pembebasan biaya ini, beban finansial MBR berkurang signifikan, membuat kepemilikan rumah lebih realistis bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Dari sisi pemerintah daerah, Sekda Kalbar Harisson menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program ini. Ia menjelaskan bahwa tanpa bantuan pusat, kemampuan APBD provinsi hanya mampu menangani sekitar 106 unit rumah saja. Oleh karena itu, tambahan kuota dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi ribuan warga yang membutuhkan hunian layak. "Pemprov Kalbar berkomitmen memastikan program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat," ungkap Harisson.
Menurut Harisson, program ini diharapkan tidak hanya memperluas akses hunian layak, tapi juga memperkuat daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi rakyat di daerah. Dengan lebih banyak rumah dibangun dan direhabilitasi, aktivitas ekonomi di sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa akan meningkat. Hal ini bisa menjadi multiplier effect, di mana setiap rupiah yang diinvestasikan dalam perumahan menghasilkan dampak berlipat ganda bagi PDB daerah.
Sebagai jurnalis yang mengikuti isu perumahan dan pembangunan daerah di Kalimantan, saya melihat kenaikan kuota ini sebagai respons tepat terhadap kebutuhan masyarakat Kalbar. Wilayah ini sering menghadapi tantangan akses hunian akibat faktor geografis dan ekonomi, di mana banyak warga masih tinggal di rumah tidak layak huni. Program rumah subsidi dan BSPS bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Kolaborasi antara pusat dan daerah, seperti yang ditunjukkan dalam pertemuan ini, menjadi kunci keberhasilan.
Dengan target 22.000 rumah subsidi dan 13.800 BSPS, Kalbar menjadi salah satu provinsi dengan lonjakan bantuan perumahan terbesar tahun ini. Publik kini menanti implementasi cepat, termasuk verifikasi data dan pembebasan biaya, agar manfaat langsung dirasakan oleh MBR. Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah untuk pembangunan inklusif, di mana hunian layak menjadi hak dasar setiap warga.
