IKN Diserbu Investor, Rp62 Triliun Lebih Sudah Masuk, Premanisme Jadi Sorotan
SEPANG, KALIMANTAN TIMUR – Suasana di kawasan pembangunan
Ibu Kota Nusantara (IKN) kini tak lagi hanya dipenuhi suara mesin berat dan
deru truk pengangkut material. Seiring waktu, geliat ekonomi mulai terasa.
Bukan hanya deretan crane yang menjulang, tapi juga aliran dana investasi yang
mengucur deras—dan terus bertambah dari waktu ke waktu.
Angkanya pun mencengangkan. Hingga akhir April 2025, total investasi yang sudah terealisasi di kawasan yang mencakup wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) itu telah menyentuh angka Rp 62,08 triliun. Sebuah lonjakan signifikan, mengingat hanya sepekan sebelumnya, nilai investasi masih bertengger di angka sekitar Rp 58 triliun.
Lonjakan itu tak terjadi begitu saja. Dalam waktu seminggu, enam investor baru menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Otorita IKN—lembaga yang bertanggung jawab atas pembangunan ibu kota baru ini. Mereka datang dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, pendidikan, properti, hingga perhotelan dan ritel.
“Tercatat sampai April 2025, ada 42 perusahaan yang sudah menjalankan investasinya di IKN, dengan total nilai mencapai Rp 62,08 triliun,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat melakukan kunjungan kerja ke Sepaku, Kamis (22/5). Keterangan resmi itu kembali dipertegas lewat rilis yang disampaikan ke media dua hari setelahnya.
Marriott, Supermarket, hingga Sekolah Internasional
Yang menarik, para investor tak hanya datang dari sektor
infrastruktur berat. Justru dalam sepekan terakhir, beberapa nama yang masuk
membawa warna yang menunjukkan bahwa kota ini memang sedang disiapkan untuk
benar-benar "hidup".
Ambil contoh PT Makmur Berkah Hotel (MBH) yang menggandeng jaringan internasional Marriott International. Mereka akan membangun hotel bintang lima di atas lahan seluas 2,04 hektare. Proyek ini bisa menjadi penanda penting: bahwa IKN mulai menarik perhatian kelas dunia.
Sementara di sektor pendidikan, ada PT Australia Independent School (AIS) Nusantara yang tak mau ketinggalan. Mereka siap menghadirkan sekolah dengan kurikulum International Baccalaureate (IB) berkapasitas 750 siswa, lengkap dengan bangunan seluas 10.000 meter persegi.
Tak ketinggalan pula PT Maxi Nusantara Raya, yang akan menghadirkan supermarket modern dengan area kuliner. Lalu ada PT Solusi Harapan Nusantara yang membangun pusat kuliner 1.800 meter persegi. PT Kreasibeton Nusapersada juga akan mengembangkan kawasan hunian vertikal dan pusat perkantoran, sementara PT Daya Mulia Turangga membidik sektor komersial dengan memanfaatkan lahan hampir tiga hektare.
Dari ritel hingga residensial, dari sekolah hingga hotel, semua bergerak. Satu demi satu, kepingan puzzle ibu kota baru mulai menyatu.
Ucapan Terima Kasih dan Harapan Jangka Panjang
Tak ingin melewatkan momen positif ini, Basuki menyampaikan
apresiasinya secara terbuka kepada para investor yang telah berani masuk lebih
awal. “Otorita IKN mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan
kepercayaan para pemilik modal,” ujarnya.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono. Menurutnya, arus masuk investasi ini tidak datang secara kebetulan, tetapi hasil dari kerja aktif lembaganya dalam membuka pintu kolaborasi dengan dunia usaha.
“Kerja sama ini akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan berkelanjutan Kota Nusantara,” kata Agung. Ia menambahkan, semakin tinggi minat investor, semakin tinggi pula daya tarik lahan di kawasan IKN.
“Lahan-lahan makin laris manis. Ini hasil dari langkah aktif Otorita IKN dalam mendorong percepatan realisasi investasi,” katanya sambil menegaskan pentingnya strategi jangka panjang.
Tapi Investasi Butuh Stabilitas
Meski banjir investasi adalah kabar baik, tapi ada satu
kenyataan yang tak bisa diabaikan: investasi hanya akan tumbuh di tanah yang
stabil. Dan itu pula yang jadi perhatian serius Pemkab Kutai Kartanegara, salah
satu wilayah penyangga utama IKN.
Kekhawatiran terhadap potensi gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) bermasalah maupun premanisme membuat Pemkab bergerak cepat. Lewat koordinasi dengan banyak pihak, dibentuklah Satgas Terpadu—satuan khusus yang bertugas menjaga ketertiban sosial demi menjamin rasa aman bagi investor dan masyarakat lokal.
“Satgas ini terdiri dari pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi teknis. Tujuannya jelas, supaya Kukar tetap aman dan kondusif,” kata Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, Kamis (22/5).
Menurutnya, penanganan potensi gangguan sosial tak cukup ditangani di satu level saja. Dibutuhkan kolaborasi dari semua jenjang pemerintahan—kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan.
“Koordinasi lintas sektor harus jalan. Termasuk ketegasan menindak preman-preman yang meresahkan,” tegasnya.
Jalan Tengah: Persuasif tapi Tegas
Kepala Badan Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menjelaskan
bahwa pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari instruksi langsung
pemerintah pusat—sebagai bagian dari upaya nasional untuk membersihkan hambatan
terhadap iklim investasi.
“Keberadaan Satgas ini bentuk dukungan terhadap program Presiden untuk menciptakan daerah yang ramah investasi,” katanya.
Namun, di tahap awal, pendekatan yang dipilih tetap bersifat persuasif. Satgas akan mengundang seluruh ormas—baik yang terdaftar maupun belum—untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi soal pentingnya menjaga ketertiban.
“Kita mulai dengan imbauan dan rakor bersama Forkopimda serta ormas-ormas,” jelas Rinda. Tapi ia juga menegaskan, jika upaya persuasif tak berhasil, tindakan tegas tetap akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
Satgas ini tidak dibentuk asal-asalan. Struktur organisasinya lengkap, terdiri dari pembina, pengarah, sekretariat, serta empat bidang utama: pencegahan dan komunikasi publik, rehabilitasi, pendidikan, dan intelijen. Dengan format seperti ini, Satgas diharapkan mampu bekerja sistematis dan tepat sasaran.
Menuju Nusantara yang Benar-Benar Baru
Kini, geliat IKN tak lagi sebatas janji politik atau gambar
maket di ruang pameran. Kota ini mulai nyata. Paku demi paku ditanam.
Gedung-gedung pertama berdiri. Dan yang paling penting, ada rasa percaya dari
para investor bahwa proyek ini bukan angan-angan semata.
Namun sebagaimana halnya membangun kota dari nol, jalan di depan masih panjang dan berliku. Investasi besar membawa tantangan besar pula: ketimpangan sosial, risiko spekulasi tanah, bahkan kemungkinan konflik antara pendatang dan warga lokal.
Tapi jika Otorita IKN tetap konsisten menjaga transparansi, didukung oleh pengawasan sosial dan kebijakan yang adil, bukan tidak mungkin Nusantara bisa menjadi wajah baru Indonesia—bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi sebagai simbol perubahan cara kita membangun kota.
Dan sejauh ini, langkah-langkah awal itu sudah diambil. Dengan dana triliunan yang terus masuk dan satuan tugas yang mulai bergerak di lapangan, mimpi itu kini mulai terasa. Ibu Kota Nusantara, perlahan tapi pasti, mulai mengambil bentuk.