Pemerintah Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tidak Pangkas Anggaran IKN

Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Dedek Prayudi, memberikan klarifikasi terkait rumor bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memangkas anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Selasa (21/1/2025), Dedek menekankan bahwa pemahaman tersebut tidak akurat.

Refocusing Pembangunan: Dari Infrastruktur ke SDM

“Sebenarnya bukan seperti itu ya. Jangan sampai di-frame seolah-olah program MBG ini mengorbankan prioritas lain,” ujar Dedek. Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing kebijakan pembangunan dari dominasi infrastruktur fisik ke peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini, menurut Dedek, merupakan langkah alami setelah beberapa tahun terakhir fokus pembangunan nasional lebih banyak diarahkan pada infrastruktur secara masif.

“Dari era Presiden Jokowi, kita membangun infrastruktur besar-besaran. Sekarang, setelah infrastruktur itu sebagian besar telah selesai, saatnya kita alihkan perhatian ke pembangunan manusia. Jadi bukan berarti infrastruktur berhenti total, tetapi kita sedang menyeimbangkan prioritas,” lanjutnya.

Dedek menggarisbawahi bahwa peningkatan kualitas SDM tidak hanya bergantung pada program MBG saja. Pemerintah juga meluncurkan berbagai inisiatif strategis lainnya, terutama di sektor kesehatan, dengan alokasi anggaran yang signifikan. Sebagai contoh, ia menyebut adanya program pemeriksaan kesehatan gratis dengan alokasi dana sebesar Rp4,7 triliun.

“Belum lagi kalau kita bicara soal pemeriksaan dan penanganan TBC, itu memerlukan dana sebesar Rp8 triliun. Ditambah lagi dengan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, yang anggarannya mencapai Rp15 triliun. Jadi, ini adalah refocusing menyeluruh yang mencakup banyak aspek,” tegas Dedek.

Peran Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur

Meski refocusing dilakukan, Dedek memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Namun, alokasi APBN untuk IKN memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dedek menjelaskan bahwa pengurangan ini bukan berarti pemerintah mengendurkan komitmennya terhadap penyelesaian IKN.

“IKN sudah dianggarkan dengan angka yang sangat jelas, sekitar Rp20 sekian triliun. Saya tidak ingat persis angkanya, tetapi yang pasti jumlah tersebut memang turun dibandingkan 2024. Penurunan ini terjadi bukan karena program MBG, melainkan karena ada batas maksimal penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur, sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” terang Dedek.

Ia menambahkan, “APBN memiliki ceiling, batas atas penggunaan dana, yang mengatur seberapa besar anggaran negara boleh dialokasikan untuk pembangunan IKN. Ketika batas tersebut tercapai, maka sektor swasta harus mengambil peran lebih besar untuk melanjutkan pembangunan.”

Menurut Dedek, langkah ini bukan hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam pembangunan IKN. “Infrastruktur tetap dibangun, tetapi kini pembiayaannya lebih diarahkan ke kerja sama dengan pihak swasta. Pemerintah tetap memastikan proyek-proyek strategis di IKN selesai tepat waktu,” ujarnya.

Penurunan Anggaran Tidak Memengaruhi Target IKN

Dedek memastikan bahwa meskipun anggaran APBN untuk IKN menurun, hal ini tidak akan memengaruhi target penyelesaian proyek-proyek utama di ibu kota baru tersebut. “Oh, tidak. IKN tetap menjadi prioritas nasional. Anggarannya sudah diperhitungkan dengan matang, dan pelaksanaannya akan tetap berjalan sesuai jadwal,” jelas Dedek.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah telah mengantisipasi transisi dari pembiayaan APBN ke swasta sejak awal. Dengan adanya peraturan yang membatasi penggunaan APBN untuk IKN, skema pembiayaan campuran antara pemerintah dan swasta menjadi solusi yang paling realistis dan berkelanjutan.

Fokus pada Pembangunan SDM Sebagai Pilar Masa Depan

Dalam kesempatan yang sama, Dedek menekankan pentingnya investasi pada pembangunan SDM sebagai fondasi untuk masa depan bangsa. “Ketika infrastruktur fisik telah dibangun, langkah selanjutnya adalah memastikan masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut secara optimal. Ini hanya bisa dicapai jika SDM kita berkualitas tinggi,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi salah satu bagian dari upaya ini, dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak. Dengan generasi muda yang sehat dan cerdas, Dedek optimistis Indonesia dapat bersaing secara global di berbagai bidang.

Dedek juga menyoroti bahwa fokus pada SDM tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga mencakup pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan keterampilan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif.

Di akhir pernyataannya, Dedek mengimbau media dan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah. “Mohon jangan di-frame seolah-olah ada pengorbanan antara satu program dengan program lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan semua program strategis secara seimbang dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia berharap klarifikasi ini dapat mengakhiri spekulasi yang beredar dan mengembalikan fokus publik pada tujuan utama dari setiap kebijakan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Klarifikasi yang disampaikan oleh Dedek Prayudi menegaskan bahwa refocusing dari pembangunan infrastruktur ke peningkatan kualitas SDM adalah langkah strategis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang Indonesia. Program seperti Makan Bergizi Gratis tidak dimaksudkan untuk mengorbankan prioritas lain, melainkan untuk melengkapi fondasi pembangunan yang telah ada.

Dengan pendekatan yang mengedepankan sinergi antara pemerintah dan swasta, serta fokus yang seimbang antara infrastruktur dan SDM, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global dan menjadi negara yang lebih maju di masa depan.