Kepatuhan terhadap Putusan Bawaslu: Menghormati Keputusan Hukum dalam Demokrasi
Erik Fabio, S.H. Foto : Dok Istimewa |
Erik Fabio, S.H., seorang pengamat politik muda,
mengungkapkan kekecewaannya atas sikap tim hukum pasangan calon gubernur dan
wakil gubernur Kalimantan Barat, Norsan-Krisantus (NKRI), yang dinilai tidak
kooperatif terhadap putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalbar yang
bersifat final dan mengikat. Menurutnya, setiap warga negara, termasuk peserta
pemilu, memiliki kewajiban untuk menghormati dan menaati keputusan lembaga
peradilan, termasuk Bawaslu.
Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh ASN di Kalimantan Barat
Tim hukum Norsan-Krisantus sebelumnya melaporkan dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) di sebuah sekolah menengah atas (SMA) di Kubu Raya. Laporan ini menyoroti kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula, yaitu siswa-siswa SMA yang baru akan menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada mendatang.
Menanggapi laporan tersebut, Bawaslu Kalbar segera melakukan kajian terkait dugaan pelanggaran oleh ASN tersebut. Berdasarkan hasil kajian awal, Bawaslu menyimpulkan bahwa belum ditemukan unsur kampanye yang melanggar ketentuan di lingkungan pendidikan sebagaimana yang dilaporkan. Meski demikian, Bawaslu tetap menjalankan tugasnya dengan memeriksa lebih lanjut agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik di luar aturan yang berlaku.
Implikasi Putusan MK terkait Kampanye di Fasilitas Pendidikan
Dalam konteks ini, penting untuk memahami keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan pedoman mengenai kegiatan politik di fasilitas pendidikan. Berdasarkan putusan MK nomor 65/PUU-XXI/2023, diperbolehkan bagi peserta pemilu untuk mengadakan sosialisasi di fasilitas pendidikan asalkan tidak ada atribut kampanye yang digunakan, dan kehadiran mereka telah mendapat izin dari pihak pengelola atau penanggung jawab fasilitas tersebut. Putusan ini membuka ruang bagi kegiatan sosialisasi politik dengan catatan tertentu, yang tentunya harus diikuti secara ketat oleh para pelaksana pemilu.
"Keputusan MK ini harus diimplementasikan dengan bijaksana. Institusi pendidikan adalah tempat untuk mendidik generasi muda dan bukan untuk menjadi ajang adu pengaruh politik," tegas Erik Fabio.
Pentingnya Menghormati Keputusan Hukum dalam Demokrasi
Erik menekankan bahwa semua pihak, terutama yang terlibat langsung dalam kontestasi politik, harus bisa menghormati keputusan yang sudah dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Bawaslu. "Sebagai warga negara yang baik, kita perlu menghormati lembaga hukum. Negara kita adalah negara hukum, dan setiap keputusan yang sudah ditetapkan oleh lembaga peradilan harus dihormati karena sifatnya final dan mengikat," ucap Erik.
Ia menambahkan bahwa dalam teori hukum, negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan berdasarkan wewenang yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang berwenang. "Pada prinsipnya, kita harus menghormati setiap keputusan yang telah diambil oleh lembaga peradilan, tanpa terkecuali," ujar Erik dengan nada serius.
Demokrasi Bukan Ajang Adu Kekuatan
Lebih jauh, Erik juga menyoroti bahwa pesta demokrasi tidak boleh dijadikan ajang untuk menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Sebaliknya, ajang pemilu adalah momen di mana seluruh elemen masyarakat bisa saling beradu gagasan dan ide untuk menentukan siapa yang terbaik dalam memimpin daerah atau negara. "Pesta demokrasi bukan tentang unjuk kekuatan atau saling menjatuhkan. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang sehat, dengan memberikan gagasan terbaik bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula," jelas Erik.
Menurut Erik, yang seharusnya dilakukan oleh para kandidat adalah memfokuskan diri pada program-program nyata yang bisa mereka tawarkan kepada masyarakat jika terpilih nanti. Sosialisasi kepada pemilih pemula, misalnya, bisa menjadi sarana untuk mengenalkan visi dan misi tanpa harus melanggar aturan hukum yang ada. "Setiap paslon harus punya gagasan yang kuat dan inovatif, bukan sekadar kampanye hitam yang tidak substansial," tambahnya.
Kritik terhadap Sikap Tim Hukum Norsan-Krisantus
Dalam pandangannya, sikap tim hukum Norsan-Krisantus yang dianggap kurang kooperatif dengan keputusan Bawaslu sangat disayangkan. "Ini bukan hanya soal ketaatan hukum, tetapi juga soal menghormati proses demokrasi yang sehat. Kalau ada ketidakpuasan, tempuhlah jalur hukum yang sesuai, tetapi jangan sampai mengabaikan keputusan yang sudah final," kata Erik.
Ia mengingatkan bahwa semua pihak memiliki hak yang sama di mata hukum, dan sebaiknya tidak ada intervensi dari pihak manapun yang bisa mencederai proses demokrasi ini. Prinsip ini harus dijunjung tinggi agar masyarakat bisa melihat bahwa demokrasi kita benar-benar berjalan dengan baik dan adil. "Prinsipnya, kita harus menghormati keputusan lembaga peradilan yang sudah final dan mengikat," tegasnya.
Menolak Upaya Menjatuhkan Citra Lawan Politik
Menanggapi adanya laporan terkait dugaan kampanye oleh ASN di sekolah, Erik juga mencurigai adanya upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan citra calon gubernur lain, Sutarmidji, menjelang Pilgub Kalbar 2024. Menurut Erik, ini adalah langkah yang tidak etis dalam politik dan hanya akan memperburuk citra demokrasi itu sendiri. "Saya menduga ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra Sutarmidji melalui laporan seperti ini. Kita seharusnya berfokus pada program dan gagasan, bukan mencari-cari kesalahan lawan politik," ujar Erik menutup komentarnya.
Demokrasi yang Sehat: Fokus pada Gagasan dan Program Kerja
Sebagai penutup, Erik menekankan bahwa ketiga paslon yang berlaga dalam Pilgub Kalbar sebaiknya lebih mengedepankan program-program yang konkret dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemilih pemula harus dikenalkan dengan ide-ide positif dan inovatif, bukan dipengaruhi dengan cara-cara yang melanggar hukum atau etika.
Ia berharap seluruh kandidat bisa memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi, di mana perbedaan pendapat dan pandangan politik adalah hal yang biasa, tetapi harus tetap disampaikan dalam koridor yang etis dan konstruktif. "Mari kita buktikan bahwa pesta demokrasi bisa menjadi ajang pertukaran gagasan yang sehat, bukan medan pertempuran untuk saling menjatuhkan," pungkasnya.
Dalam sebuah negara hukum, setiap keputusan yang telah dibuat oleh lembaga peradilan harus dihormati, baik oleh individu maupun kelompok, terlebih lagi jika keputusan itu berkaitan dengan proses demokrasi. Kepatuhan terhadap hukum dan keputusan Bawaslu adalah salah satu wujud komitmen untuk menjaga integritas demokrasi kita. Dalam konteks politik, Erik Fabio mengingatkan agar setiap pihak bisa berfokus pada hal-hal yang substansial, seperti program kerja dan visi yang jelas, daripada mencari cara untuk menjatuhkan lawan dengan melanggar aturan atau etika.
Sikap kooperatif dan menghormati keputusan hukum adalah fondasi yang harus dijaga oleh semua pihak demi menciptakan suasana demokrasi yang sehat, adil, dan transparan.