Tantangan dan Harapan dalam Melanjutkan Pembangunan IKN: Menyongsong Tahap II dengan Lebih Baik

 

Indonesia tengah berada di titik krusial dalam proyek ambisius pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Proyek ini merupakan salah satu inisiatif terbesar di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan Tahap I dijadwalkan rampung pada triwulan akhir 2024, bertepatan dengan akhir masa jabatan presiden. Tahap ini sangat penting karena mencakup pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kesuksesan ibu kota baru. Namun, seiring dengan kemajuan yang dicapai, berbagai tantangan dan kelemahan juga terungkap yang harus segera diatasi agar Tahap II bisa berjalan lebih lancar.

 

Menyelesaikan Tahap I: Infrastruktur Dasar yang Dibangun

Pada Tahap I, fokus utama adalah pembangunan infrastruktur dasar yang mencakup penyediaan air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah. Infrastruktur ini dirancang untuk melayani penduduk pionir yang akan memulai kehidupan di ibu kota baru. Selain itu, fasilitas utama bagi presiden, pejabat negara, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dibangun untuk mempercepat perpindahan pemerintahan ke Nusantara.

 

Namun, laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa proyek ini tidak luput dari masalah. BPK menemukan beberapa kelemahan dalam perencanaan dan penganggaran, khususnya di Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Temuan ini penting untuk segera diatasi agar tidak menghambat pelaksanaan proyek pada tahap berikutnya.

 

Rekomendasi BPK dan Respons Pemerintah

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terdapat beberapa masalah yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Pertama, dukungan regulasi belum sepenuhnya terlaksana sesuai peraturan yang berlaku, sehingga mempengaruhi efektivitas persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Kedua, Tim Transisi yang bertugas melaksanakan pemindahan IKN belum memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Proses bisnis masing-masing unit dalam Tim Transisi juga belum terdefinisikan dengan lengkap.

 

BPK merekomendasikan agar Kepala OIKN/Ketua Tim Transisi segera mengatur pembagian tugas yang jelas dan melakukan monitoring atas kelengkapan regulasi. Dalam hal ini, Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan yang baru dibentuk pada Semester II 2023, diharapkan dapat membantu dalam memantau dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN bekerja sesuai aturan.

 

Tantangan di Kementerian PUPR

Pada tahun 2023, BPK juga memeriksa Kementerian PUPR yang mendapat penugasan khusus dari Presiden untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan dan penganggaran. Beberapa infrastruktur yang dibangun tidak tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR, sehingga menimbulkan potensi masalah di kemudian hari.

 

Kelemahan perencanaan dan penganggaran ini juga menyebabkan kebutuhan penambahan biaya yang melebihi alokasi anggaran awal. Proses penambahan anggaran ini rumit, terutama dalam hal belanja modal, dan belum ada kejelasan mengenai sumber dana untuk menutupi kekurangan tersebut. Jika penambahan biaya ini signifikan, APBN 2023 yang sudah disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing kementerian/lembaga mungkin tidak bisa menampung perubahan tersebut, sehingga harus dicari metode pembiayaan alternatif.

 

Menatap Tahap II: Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan

Untuk memastikan Tahap II proyek pemindahan IKN berjalan lancar, pemerintah perlu belajar dari pengalaman Tahap I. Pertama, revisi dokumen perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menghindari kesalahan yang sama. Kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dalam merencanakan dan menetapkan skema pendanaan sangat penting guna memitigasi risiko keuangan di masa mendatang.

 

Selain itu, kelengkapan regulasi harus dipastikan agar semua kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN dapat berjalan sesuai peraturan. Tim Transisi juga harus memiliki tugas dan fungsi yang jelas, dengan proses bisnis yang terdefinisikan secara rinci. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menjalankan tugasnya dengan baik.

 

Menggapai IKN Nusantara yang Lebih Baik

Proyek pemindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah langkah besar yang memerlukan perencanaan matang dan eksekusi yang tepat. Tahap I hampir rampung, namun berbagai tantangan yang terungkap harus segera diatasi agar Tahap II dapat berjalan tanpa hambatan. Dengan memperbaiki kelemahan dalam perencanaan dan penganggaran, serta memastikan kelengkapan regulasi dan tugas yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, Indonesia dapat mewujudkan impian ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan.

 

Kesuksesan proyek ini tidak hanya akan memberikan wajah baru bagi Indonesia, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan keberhasilan dalam mengelola proyek besar yang kompleks. Harapan ke depan adalah bahwa Nusantara dapat menjadi ibu kota yang tidak hanya megah secara infrastruktur, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan warganya secara holistik, mencerminkan visi Indonesia maju di era mendatang.