![]() |
| Ilustrasi AI |
Pontianak - Ancaman krisis kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Provinsi Kalimantan Barat kini memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan. Bencana kabut asap yang menyelimuti sejumlah kabupaten dan kota perlahan mulai menebal dan mengganggu aktivitas harian masyarakat. Menyikapi kondisi darurat lingkungan yang semakin eskalatif ini, tokoh masyarakat sekaligus mantan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, angkat bicara dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis tingkat tinggi. Ia secara tegas mengusulkan penerapan operasi teknologi modifikasi cuaca atau pembuatan hujan buatan sebagai solusi paling rasional dan cepat untuk mencegah dampak bencana kabut asap yang jauh lebih parah di kawasan tersebut.
Berdasarkan pantauan satelit cuaca yang beroperasi di atas
langit Kalimantan, kemunculan titik panas atau hotspot terpantau mengalami
lonjakan yang sangat drastis dalam beberapa pekan terakhir. Sebaran titik api
ini merata di berbagai kabupaten rawan bencana, mulai dari Kabupaten Kubu Raya,
Ketapang, Mempawah, hingga kawasan Sintang dan Kapuas Hulu. Mayoritas lahan
yang terbakar merupakan kawasan lahan gambut kering yang sangat sulit
dipadamkan hanya dengan mengandalkan semprotan air dari tim darat. Karakteristik
api pada lahan gambut yang menjalar di bawah permukaan tanah membuat proses
pemadaman konvensional seringkali tidak efektif. Api bisa saja terlihat padam
di permukaan, namun bara masih terus menyala di kedalaman bergambut dan siap
berkobar kembali saat tertiup angin kencang.
Melihat kompleksitas penanganan di lapangan tersebut, usulan
Ria Norsan mengenai rekayasa cuaca dinilai sangat relevan dan mendesak untuk
segera dieksekusi oleh instansi berwenang. Menurutnya, mengandalkan operasi
darat semata sama halnya dengan berpacu melawan waktu yang mustahil dimenangkan
mengingat luasnya hamparan wilayah yang terbakar. Operasi udara melalui
helikopter pengebom air atau water bombing memang sudah dilakukan oleh satuan
tugas, namun jangkauannya tetap memiliki keterbatasan kapasitas volume air.
Oleh karena itu, penyemaian garam pada awan potensial guna memicu hujan buatan
dianggap sebagai langkah paling komprehensif. Guyuran hujan dalam intensitas
tinggi tidak hanya akan memadamkan titik api di permukaan, tetapi juga meresap
jauh ke dalam lapisan gambut untuk mematikan bara api secara tuntas.
Penerapan hujan buatan ini tentunya memerlukan sinergi
lintas instansi yang solid, melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta dukungan armada udara dari
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Saat ini merupakan jendela waktu
yang paling krusial karena gumpalan awan hujan jenis cumulus yang menjadi
syarat utama keberhasilan penyemaian garam masih sesekali terbentuk di langit
Kalimantan Barat. Jika pemerintah terlambat mengambil keputusan dan wilayah
tersebut benar-benar memasuki puncak musim kemarau ekstrem di mana awan sama
sekali menghilang, maka operasi rekayasa cuaca jenis apapun dipastikan akan
gagal total. Oleh sebab itu, akselerasi birokrasi dari tingkat daerah menuju
pusat mutlak diperlukan agar pesawat penyemai awan dapat segera mengudara.
Ancaman memburuknya kabut asap tidak hanya menyoal kerusakan
ekologi, tetapi telah menyentuh aspek krusial kehidupan warga, yakni kesehatan
dan perputaran ekonomi. Di berbagai fasilitas layanan kesehatan utama di Kota
Pontianak dan sekitarnya, grafik kunjungan pasien yang mengeluhkan penderitaan
Infeksi Saluran Pernapasan Akut mulai menunjukkan tren kenaikan yang tidak bisa
disepelekan. Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan warga lanjut
usia menjadi korban pertama yang paling menderita akibat kualitas udara beracun
ini. Di sektor ekonomi dan transportasi, ketebalan asap pada pagi hari telah
berulang kali mengganggu jadwal penerbangan di Bandar Udara Internasional
Supadio. Jarak pandang yang minim memaksa sejumlah maskapai menunda pendaratan
hingga membatalkan jadwal terbang yang berujung pada kerugian finansial.
Apresiasi setinggi-tingginya patut disematkan kepada
personel Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di garis depan.
Tim gabungan dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni,
TNI, Polri, serta sukarelawan pemadam swasta tak henti bertarung menembus
pekatnya asap. Namun, kegigihan tim darat sering dihadapkan pada realitas
mengeringnya sumber air di lokasi kebakaran. Parit dan kanal yang menjadi
andalan kini menyusut drastis. Keadaan inilah yang memperkuat alasan mengapa intervensi
hujan buatan menjadi bala bantuan paling krusial bagi para prajurit pemadam di
lapangan.
Selain penanganan kedaruratan, ketegasan penegakan hukum
pasca bencana harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah dan aparat
berwajib. Investigasi mendalam mutlak dilakukan untuk mengusut dalang di balik
maraknya titik api. Sanksi pidana tegas hingga pencabutan izin konsesi harus
dijatuhkan kepada pihak korporasi nakal maupun individu yang terbukti sengaja
membakar demi menekan biaya pembukaan lahan. Lebih dari itu, program restorasi
hidrologis lahan gambut melalui pembangunan sekat kanal permanen wajib
digalakkan kembali. Hal ini sangat penting untuk menjamin kelembapan ekosistem
lahan basah agar tidak mudah terbakar pada musim kemarau.
Kini, nasib warga Kalimantan Barat sangat bergantung pada
respons pemerintah pusat dalam merealisasikan operasi hujan buatan tersebut.
Keselamatan masyarakat dan hak menghirup udara bersih tak boleh dikompromikan
oleh lambatnya birokrasi. Tragedi kelam kabut asap yang pernah melumpuhkan
denyut ekonomi daerah ini di masa lampau harus menjadi pelajaran berharga.
Melalui mitigasi modifikasi cuaca yang tepat sasaran, diharapkan langit
Kalimantan Barat dapat segera bersih dari kepungan asap. Dengan demikian, roda
kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal tanpa bayang-bayang ancaman
infeksi pernapasan mematikan.







