 |
| Ilustrasi AI |
Samarinda - Tingkat literasi masyarakat yang masih
rendah di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur belakangan ini terus
mengundang perhatian serius dan keprihatinan dari berbagai kalangan pemangku
kebijakan. Persoalan krusial yang berdampak panjang ini dinilai tidak bisa
serta-merta hanya dibebankan pada instansi pendidikan formal maupun Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan setempat semata. Minimnya koleksi bahan bacaan
berkualitas yang tersedia untuk publik serta terbatasnya jumlah sumber daya
manusia di sektor kepustakaan menjadi sebuah benang kusut yang harus segera
diurai oleh pemerintah daerah secara kolaboratif. Jika terus dibiarkan berlarut
tanpa penanganan strategis persoalan klasik ini berpotensi menghambat
pembangunan budaya membaca yang sangat esensial bagi daya saing generasi
penerus bangsa.
Menanggapi situasi tersebut Wakil Ketua Komisi IV Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Samarinda Sri Puji Astuti melontarkan kritik
konstruktif terkait kelayakan fasilitas perpustakaan yang dikelola jajaran
pemerintah kota. Dalam amatan langsungnya ia menyoroti fakta empiris bahwa
sarana yang ada saat ini masih tergolong sangat tertinggal apabila disandingkan
dengan kelengkapan perpustakaan berskala provinsi apalagi tingkat nasional.
Kesenjangan kualitas pelayanan ini kentara terlihat dari minimnya kuantitas koleksi
cetak dan kurangnya variasi judul buku literatur yang ditawarkan kepada para
pemustaka harian. Padahal keberagaman dan pembaruan bahan bacaan secara berkala
merupakan daya tarik sekaligus magnet utama untuk memikat minat masyarakat luas
agar bersedia menjadikan perpustakaan sebagai wadah rekreasi edukatif.
Berangkat dari keresahan itu politikus Partai Demokrat ini
menekankan bahwa upaya sistematis mendongkrak minat baca warga tidak seharusnya
hanya berpusat pada satu institusi. Keberadaan lembaga pendidikan formal mulai
tingkat dasar hingga menengah atas memegang peranan sangat fundamental untuk
menanamkan kebiasaan dan kecintaan literasi sejak anak-anak baru memasuki usia
dini. Di tengah tantangan kemajuan zaman setiap institusi pendidikan kini
dituntut tegas tidak sekadar memiliki ruangan perpustakaan fisik demi
menggugurkan kewajiban administratif tetapi wajib membenahi kualitas
layanannya. Sebuah ruang baca ideal di lingkungan sekolah sudah sewajarnya
menempati lokasi strategis memiliki sirkulasi udara baik serta harus dirancang
sangat nyaman bagi seluruh kelompok siswa.
Dorongan kuat dari pihak legislatif agar sekolah-sekolah di
wilayah kota segera memperoleh status kelayakan akreditasi perpustakaan terus
digalakkan bersama dinas terkait. Kendati demikian realita menyedihkan yang
kerap ditemukan memperlihatkan bahwa perkembangan fasilitas ruang perpustakaan
representatif lebih didominasi oleh jenjang Sekolah Menengah Atas. Situasi ini
berbanding terbalik dengan kondisi memprihatinkan yang terjadi pada sejumlah
sekolah tingkat dasar dan menengah pertama yang masih terbelit belenggu kendala
usang yang menghambat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Beragam keluhan
umum mulai dari luasan ruangan yang sempit minimnya anggaran hingga koleksi
buku pelajaran yang sudah memudar dan tak lagi relevan dengan kurikulum baru
seakan menjadi masalah klasik tak berkesudahan.
Problematika sarana fisik bangunan ini rupanya kian
diperparah oleh ancaman nyata berupa krisis sumber daya manusia yang
benar-benar ahli mumpuni di ranah disiplin ilmu kepustakaan. Fakta mencatat
persentase ketersediaan tenaga fungsional pustakawan tersertifikasi di dalam
lingkup pemerintahan kota saat ini tergolong sangat minim dan jauh tertinggal
dari angka rasio pelayanan ideal. Sejatinya peranan seorang pengelola
perpustakaan yang terdidik tidak hanya terikat pada rutinitas administratif
menumpuk deretan buku melainkan bertindak aktif sebagai ujung tombak
fasilitator. Kehadiran ahli pustaka dituntut mampu memandu jalannya diskusi
meresensi karya tulis membimbing literasi informasi serta merangsang stimulasi
pengunjung umum untuk menyelami ragam ilmu pengetahuan.
Merespons tekanan keterbatasan ruang fisik konvensional
pihak eksekutif sebenarnya mencoba mengambil langkah taktis melalui peluncuran
transformasi digital lewat aplikasi perpustakaan daring bernama iSamarinda.
Mengandalkan konektivitas internet platform cerdas ini diharapkan ampuh
menjembatani batasan jarak tempuh mobilitas warga dan memecahkan solusi
minimnya angka buku cetak dengan menyuguhkan ribuan literatur elektronik secara
cuma-cuma. Akan tetapi tingkat penetrasi teknologi modern ini terbukti belum menjangkau
rasio penggunaan ideal karena lemahnya skema sosialisasi terarah untuk
menyentuh pemahaman warga di pinggiran kota. Selain itu menyentuh lembaran
fisik tetap menyajikan sensasi psikologis yang tak mungkin ditiru sempurna oleh
pantulan layar digital. Perlu diingat pula kegiatan literasi bukan sekadar
memahami teks tertulis melainkan kemampuan tajam mengamati lingkungan sosial
sekitar.
Pada akhirnya sejauh apa pun infrastruktur fasilitas publik
didirikan dan secanggih apa pun teknologi yang disajikan pertahanan paling
utama dalam menjaga pijar minat baca selalu bersumber dari rumah. Pola asuh dan
teladan orang tua memegang pengaruh terbesar untuk memantik kebiasaan positif
serta melatih kemampuan berpikir kritis anak yang mengamati dunia di
sekitarnya. Ironi peradaban modern acap kali berakar dari kelalaian sebagian
orang tua yang asyik tenggelam menatap hiburan layar genggam tatkala anak
sangat membutuhkan interaksi komunikasi yang hangat. Kebiasaan mengalokasikan
waktu luang secara konsisten guna mendampingi anak mendongeng atau sekadar
membaca bersama merupakan proses literasi paling hakiki. Kebiasaan ini akan
melahirkan calon generasi cerdas nan tangguh yang siap menghadapi tantangan
masa depan yang makin kompleks di mana dukungan penuh pada ranah domestik
niscaya menjadi fondasi yang paling kokoh.
