Mahasiswa Tarakan Demo Tolak Anggaran Makan Minum DPRD Kaltara Rp 12,48 Miliar, Tuntut Evaluasi dan Pengalihan ke Pendidikan

Ratusan mahasiswa berupaya menemui para anggota DPRD Kalimantan Utara. Foto: Agus Dian Zakaria / Radar Tarakan

Tarakan – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Tarakan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Senin (6 April 2026). Mereka menolak keras alokasi anggaran makan dan minum (mamin) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang mencapai Rp 12,48 miliar dalam APBD.

Aksi yang berlangsung mulai sore hari itu diawali dengan kumpul di Gedung KNPI sebelum bergerak konvoi ke gedung DPRD. Massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, serta menyuarakan orasi keras mengecam kebijakan dewan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Salah seorang orator dalam aksinya menyatakan, “Kami tidak seharusnya memanggil mereka DPRD, melainkan dewan perampok rakyat. Mereka menaikkan anggaran semena-mena tanpa melihat saudara kita yang ada di perbatasan.”

Mahasiswa menyoroti ironi anggaran daerah. Di satu sisi, pemerintah sering melakukan efisiensi pada sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, sementara di sisi lain DPRD Kaltara menggelontorkan dana besar hanya untuk konsumsi makan minum. Mereka juga menyinggung kasus dugaan pemalsuan ijazah oleh seorang anggota DPRD Bulungan yang mendapat pembelaan dari pimpinan dewan.

Aksi berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian, Satpol PP, dan Damkar. Massa mendesak pimpinan DPRD Kaltara keluar untuk mendengar langsung aspirasi mereka, namun hingga berita ini ditulis belum ada respons langsung dari pihak dewan.

Mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu:

1. Menuntut seluruh anggota DPRD Kaltara bekerja secara profesional sesuai undang-undang dan mengedepankan kepentingan masyarakat Kaltara.
2. Menuntut DPRD Kaltara segera membatalkan dan mengevaluasi anggaran makan minum dengan prinsip efisiensi anggaran.
3. Menuntut pengalihan anggaran makan minum ke sektor pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Menuntut perbaikan website resmi DPRD Kaltara agar menyertakan kolom RAPBD, APBD, dan JDIH guna meningkatkan transparansi anggaran.
5. Menuntut Ketua DPRD Kaltara dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai memimpin lembaga legislatif.
6. Mendesak Fraksi Partai Gerindra Kaltara dan pusat untuk mengusulkan pergantian ketua agar DPRD dapat berjalan lebih baik.

Aksi demonstrasi ini mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dinilai kurang transparan dan tidak prioritas. Mereka menilai anggaran Rp 12,48 miliar untuk makan minum terlalu besar, terutama di tengah masih banyaknya persoalan dasar masyarakat Kaltara seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Sekretaris DPRD Kaltara sebelumnya sempat memberikan klarifikasi bahwa anggaran tersebut tidak semata-mata untuk konsumsi internal dewan, melainkan juga mendukung berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Namun, penjelasan itu dinilai belum memuaskan kalangan mahasiswa sehingga aksi tetap digelar.

Aksi mahasiswa ini menjadi sorotan publik di Kaltara. Banyak warga mendukung tuntutan transparansi dan efisiensi anggaran, terutama di tengah kondisi ekonomi daerah yang masih bergantung pada sektor terbatas. Demonstrasi ini juga menjadi pengingat bagi lembaga legislatif untuk lebih peka terhadap aspirasi publik dan menjalankan fungsi pengawasan serta budgeting secara bertanggung jawab.

Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini. Mereka mengancam akan turun kembali ke jalan jika tuntutan tidak mendapat respons serius dari DPRD Kaltara dalam waktu dekat. Aksi ini diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola anggaran daerah yang lebih akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Pemerintah Provinsi Kaltara dan DPRD diharapkan segera merespons tuntutan ini dengan langkah konkret, baik berupa evaluasi anggaran maupun peningkatan transparansi. Transparansi anggaran bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.

Demonstrasi damai mahasiswa di Tarakan ini menegaskan bahwa generasi muda Kaltara semakin kritis terhadap kebijakan publik. Mereka tidak hanya menuntut, tetapi juga menawarkan solusi berupa pengalihan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia di provinsi termuda di Kalimantan ini.

Ke depan, diharapkan terjadi dialog konstruktif antara mahasiswa, DPRD, dan eksekutif daerah agar polemik anggaran makan minum ini dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi pelajaran berharga dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.