 |
| Ilustrasi AI |
Palangka Raya – Penurunan alokasi Dana Desa dari
pemerintah pusat berdampak langsung pada pembangunan di tingkat desa di
Kalimantan Tengah. Salah satu contohnya terjadi di Desa Hiang Bana, Kecamatan
Tasik Payawan, Kabupaten Katingan. Warga setempat menyampaikan berbagai
aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar dan layanan publik selama
kegiatan reses yang digelar anggota DPRD Provinsi Kalteng.
Faridawaty Darland Atjeh, anggota DPRD Provinsi Kalimantan
Tengah dari Fraksi NasDem, menggelar reses perseorangan di rumah kepala desa
setempat pada awal April 2026. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat secara
langsung menyampaikan keluhan dan usulan prioritas mereka akibat berkurangnya
anggaran desa.
Faridawaty menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dari
pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap realisasi pembangunan di
desa-desa. “Efisiensi anggaran dari pusat sangat berpengaruh, sehingga banyak
pembangunan infrastruktur yang belum bisa direalisasikan atau diselesaikan saat
ini,” ujarnya.
Menurut Faridawaty, Dana Desa yang sebelumnya mencapai
sekitar Rp1 miliar per desa kini mengalami penurunan signifikan menjadi sekitar
Rp250 juta. Kondisi ini memaksa pemerintah desa mengalihkan sebagian anggaran
dari pembangunan infrastruktur ke sektor kesehatan. Akibatnya, sejumlah proyek
fisik yang direncanakan terpaksa tertunda atau tidak dapat dilanjutkan sesuai
harapan warga.
Beragam Usulan Infrastruktur dari Warga
Selama reses, warga Desa Hiang Bana menyampaikan sejumlah
kebutuhan mendesak yang diharapkan dapat ditindaklanjuti. Usulan tersebut
mencakup berbagai bidang, mulai dari infrastruktur dasar hingga peningkatan
layanan publik.
Di antaranya adalah penimbunan area pemakaman yang rawan
banjir, penyediaan air bersih bagi masyarakat, serta rehabilitasi rumah ibadah
lintas agama. Warga juga meminta penerangan jalan umum yang lebih memadai,
perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di beberapa titik, serta pembangunan
jembatan yang saat ini masih menggunakan bahan kayu.
Selain itu, mereka mengusulkan pembuatan gorong-gorong
sebagai penghubung antarwilayah, pemasangan tiang listrik permanen di sejumlah
RT, serta penyediaan jaringan internet atau WiFi untuk mendukung akses
informasi dan komunikasi. Usulan lain meliputi pengadaan sarana pendukung
kegiatan keagamaan seperti sound system dan tenda.
Warga juga menyoroti masalah data kemiskinan yang perlu
diperbarui. Masih ditemukan data warga yang telah meninggal dunia tetapi tetap
tercatat sebagai penerima manfaat program bantuan. Hal ini dianggap perlu
diperbaiki agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan akurat.
Faridawaty menyatakan bahwa semua aspirasi tersebut akan
dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme resmi di DPRD Provinsi Kalteng.
“Kami hadir untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Semua usulan ini
akan kami catat dan perjuangkan agar bisa direalisasikan secara bertahap,”
katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah
daerah, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih
merata. “Kami berharap apa yang menjadi kebutuhan prioritas warga bisa segera
ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” tambah Faridawaty yang juga menjabat
sebagai Ketua Fraksi NasDem dan Ketua DPW Partai NasDem Kalteng.
Dampak Penurunan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa
Penurunan Dana Desa ini menjadi perhatian banyak pihak di
Kalimantan Tengah. Sebelumnya, alokasi yang lebih besar memungkinkan desa-desa
melaksanakan berbagai program fisik dan pemberdayaan masyarakat dengan lebih
leluasa. Dengan anggaran yang menyusut, prioritas sering kali bergeser ke
kebutuhan mendesak seperti kesehatan, sementara infrastruktur jangka panjang
seperti jalan, jembatan, dan konektivitas digital terpaksa menunggu.
Di Desa Hiang Bana, kondisi geografis yang berada di wilayah
pedalaman Kabupaten Katingan membuat kebutuhan akan infrastruktur dasar semakin
terasa. Akses jalan yang baik, air bersih, listrik yang stabil, dan koneksi
internet menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga serta
mendukung aktivitas ekonomi lokal.
Kehadiran internet misalnya, tidak hanya untuk komunikasi
sehari-hari, tetapi juga membuka peluang akses pendidikan, informasi pasar, dan
layanan pemerintahan secara daring. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah
provinsi dan nasional dalam memperluas konektivitas digital ke wilayah-wilayah
blank spot.
Faridawaty berjanji akan membawa aspirasi warga ke forum
yang lebih tinggi agar dapat diintegrasikan dalam perencanaan anggaran
mendatang. Pendekatan bertahap diharapkan dapat mengatasi keterbatasan anggaran
sambil tetap memprioritaskan kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Bagi warga Desa Hiang Bana, reses ini menjadi wadah penting
untuk menyuarakan harapan mereka. Mereka berharap usulan-usulan tersebut tidak
hanya didengar, tetapi juga mendapatkan respons konkret dari pemerintah daerah
dan pusat.
Pembangunan desa yang berkelanjutan memerlukan komitmen
bersama. Dengan mendengar langsung suara masyarakat seperti yang dilakukan
Faridawaty, diharapkan program-program pembangunan dapat lebih tepat sasaran
dan memberikan manfaat nyata bagi warga di pelosok Kalimantan Tengah.
Desa Hiang Bana hanyalah satu dari banyak desa di Kalteng
yang menghadapi tantangan serupa akibat penyesuaian anggaran nasional. Aspirasi
warga ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatan
layanan dasar tetap menjadi prioritas utama untuk mewujudkan kesejahteraan yang
lebih merata.
