 |
IKN — Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus
Jabo Priyono, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov
Kaltim) dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk segera menyiapkan dan
mengajukan dokumen pendirian Sekolah Rakyat di wilayah mereka.
Pernyataan itu disampaikan saat audiensi di Kantor Kementerian Sosial
(Kemensos), Jakarta, Rabu (4/2/2026). Agus menyatakan bahwa percepatan
pengajuan sangat penting agar pembangunan serta penerimaan siswa baru bisa
dimulai pada tahun ini.
Wamensos Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan
hanya lembaga pendidikan pada umumnya, tetapi bagian dari upaya strategis
pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan — salah
satu prioritas utama kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto. Hingga
saat ini, sudah ada 166 Sekolah Rakyat rintisan yang menampung lebih
dari 15 ribu siswa di seluruh Indonesia, sementara pembangunan 104
sekolah rakyat permanen juga telah dimulai. Program ini dirancang untuk
memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus
mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Sekolah Rakyat: Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan dalam Satu Program
Konsep Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan
pendidikan yang memadukan layanan pendidikan formal dengan dukungan bagi anak
keluarga kurang mampu. Tujuan utama program ini adalah membuka akses pendidikan
yang berkualitas bagi kelompok yang selama ini tertinggal, agar mereka
mendapatkan peluang setara untuk belajar dan berkembang.
Agus Jabo menyampaikan kepada Wakil Gubernur Kalimantan
Timur, Seno Aji, dan Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan,
bahwa percepatan penyelesaian dokumen dan persyaratan adalah langkah awal yang
tidak boleh ditunda. “Sekarang bukan zamannya omon-omon, malu sama Presiden.
Silahkan pemerintah daerah mengajukan agar segera diurus tahun ini, agar segera
dibangun rintisannya dan bisa menerima siswa baru,” ucapnya tegas.
Program ini diharapkan tidak hanya menghadirkan sekolah di
daerah metropolitan atau perkotaan besar, tetapi juga di wilayah pedalaman
seperti Mahakam Ulu yang memiliki tantangan geografi dan keterbatasan akses
fasilitas pendidikan. Seno Aji menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim saat ini telah
memiliki tiga Sekolah Rakyat rintisan dan berharap jumlah tersebut dapat
terus bertambah untuk ikut menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan
kualitas pendidikan.
Tantangan Ketimpangan Pendidikan di Kawasan 3T
Permintaan Wamensos datang di tengah diskusi panjang tentang
kesenjangan pendidikan di daerah pedalaman, seperti di Kaltim dan wilayah
timur Indonesia pada umumnya. Komisi X DPR RI sebelumnya pernah menyoroti
bahwa kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman
masih menjadi persoalan serius yang harus diatasi secara sistemik. Data
menunjukkan masih banyak daerah di pedalaman yang masyarakatnya hanya lulusan
sekolah dasar, terutama karena keterbatasan akses dan fasilitas sekolah yang
memadai.
Kondisi semacam ini menjadi latar kuat mengapa program
Sekolah Rakyat dibuat — bukan sekadar tambahan fasilitas pendidikan, tetapi
sebuah strategi jangka panjang untuk membuka peluang dan meratakan akses
belajar berkualitas di seluruh pelosok negeri, khususnya bagi kelompok tidak
mampu secara ekonomi.
Target Nasional dan Peran Daerah
Pemerintah pusat memiliki target ambisius untuk peningkatan
jangkauan Sekolah Rakyat. Presiden Prabowo menargetkan 500 Sekolah Rakyat
berdiri di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia dengan kapasitas 1.000
siswa per sekolah. Target ini mencerminkan dorongan kuat pemerintah untuk
menjadikan pendidikan tidak hanya hak warga negara, tetapi juga alat pemutus
siklus kemiskinan secara efektif.
Menanggapi instruksi Wamensos, Wakil Gubernur Seno Aji
mengatakan bahwa Kaltim siap menyambut arahan tersebut dan akan segera
melakukan percepatan administratif untuk memproses semua persyaratan yang
diperlukan agar pendirian sekolah rintisan di Kaltim dan Mahakam Ulu bisa
berjalan sesuai jadwal. Ia menyatakan keyakinannya bahwa keberadaan sekolah
tersebut akan membantu peningkatan kualitas pendidikan dan secara tidak
langsung turut menurunkan tingkat kemiskinan di wilayahnya.
Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan pun menyampaikan
kesiapan pemerintah daerah untuk menyelesaikan segala hal administratif,
termasuk pengurusan lahan dan dokumen perizinan, agar proses pembangunan
Sekolah Rakyat bisa segera terealisasi. Pernyataan ini menunjukkan adanya
komitmen dua tingkat pemerintahan — provinsi dan kabupaten — dalam memperluas
akses pendidikan bagi kelompok paling rentan di wilayah.
Pendidikan sebagai Elemen Utama Perubahan Sosial
Program Sekolah Rakyat, selain bertujuan untuk menciptakan
akses pendidikan yang lebih merata, juga dilihat sebagai jawaban atas kebutuhan
nyata masyarakat kurang mampu yang selama ini terkendala biaya, jarak, dan
sistem pendidikan yang belum terjangkau. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah
berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya mengajar
kurikulum standar, tetapi juga memberi dukungan sosial, tempat tinggal, dan
kebutuhan dasar lain bagi siswa dari keluarga sangat miskin.
Hal ini masuk dalam strategi pengentasan kemiskinan yang
lebih luas karena pendidikan merupakan faktor penting meningkatkan kemampuan
kerja, penghasilan masa depan, dan kualitas hidup warga negara. Wamensos Agus
Jabo sendiri pernah menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari
prioritas nasional untuk menjangkau anak — termasuk sekitar 4,16 juta anak
yang belum bersekolah — yang membutuhkan dukungan pendidikan lebih intensif
dan akses yang lebih adil.
Instruksi untuk mempercepat pengajuan Sekolah Rakyat di Kaltim dan Mahakam Ulu menjadi momentum penting bagi daerah tersebut untuk segera bergerak dari fase perencanaan ke fase realisasi. Meskipun ada tantangan administratif, geografi, dan sumber daya yang harus dijawab oleh pemerintah daerah, dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk target, bantuan teknis, dan pendampingan menjadi modal penting untuk keberhasilan program ini.
Keberadaan Sekolah Rakyat di daerah pedalaman diharapkan
juga dapat membuka jejaring kerjasama dengan lembaga sosial, organisasi
masyarakat sipil, dan sektor pendidikan untuk memperkuat kualitas layanan
pendidikan. Pada gilirannya, ini ikut memperkuat struktur sosial dan ekonomi
masyarakat setempat — mulai dari menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan
keterampilan siswa hingga memberi kesempatan yang lebih luas bagi generasi masa
depan.
