Di tengah pembangunan besar-besaran di Ibu Kota Nusantara
(IKN), masalah sosial mulai muncul ke permukaan. Salah satu yang paling
mencolok adalah dugaan adanya praktik prostitusi yang terjadi secara diam-diam
di kawasan sekitar IKN. Aktivis lingkungan Kalimantan Timur, Pradarma Rupang,
menyatakan bahwa transaksi prostitusi tersebut terjadi di sejumlah penginapan
dan hunian tapak yang disewa oleh para pekerja seks komersial (PSK) di wilayah
IKN.
“Transaksi dilakukan di penginapan-penginapan IKN,” kata Pradarma saat dihubungi pada Jumat, 11 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa para PSK menggunakan media sosial sebagai saluran utama untuk menawarkan jasa mereka. Proses pemesanan dilakukan secara daring, tanpa pertemuan langsung di tempat umum. Menurut informasi yang diterimanya dari warga sekitar, tarif yang dipatok para PSK berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per transaksi. Namun, Pradarma mengaku belum dapat memastikan apakah tarif tersebut berlaku untuk satu malam penuh atau hanya per jam.
Informasi tersebut didapat Pradarma berdasarkan keterangan dari sejumlah warga di Kecamatan Sepaku, salah satu lokasi yang menjadi bagian penting dalam pembangunan IKN. Ia menyebut ada tiga titik utama yang terpantau sering terjadi aktivitas prostitusi, yaitu di Bumi Harapan, Pasar Sukaraja, dan Pasar Bukit Raya.
Bumi Harapan sendiri berada di ring satu IKN, yang merupakan kawasan inti pusat pemerintahan. Sementara itu, Pasar Sukaraja dan Pasar Bukit Raya masuk ke wilayah penyangga atau ring dua. Di antara ketiga titik tersebut, Pradarma menyebutkan bahwa aktivitas paling ramai ditemukan di Pasar Sukaraja dan Bumi Harapan.
“Praktik prostitusi paling ramai di Pasar Sukaraja dan Bumi Harapan,” jelasnya.
Meski begitu, ia menyadari bahwa aktivitas tersebut tidak dilakukan secara terbuka. Semuanya dilakukan secara tertutup dan hanya bisa diketahui oleh mereka yang berada di sekitar lokasi. Karena itu, meskipun sejumlah razia pernah dilakukan oleh pihak berwenang, Pradarma ragu bahwa tindakan tersebut bisa benar-benar menghentikan praktik prostitusi yang dilakukan secara tersembunyi.
Sebagai perbandingan, Pradarma menyinggung catatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara. Sepanjang tahun 2025, Satpol PP telah menangkap sebanyak 64 PSK di wilayah tersebut. Namun, ia mempertanyakan efektivitas tindakan itu. Ia menduga sebagian besar aktivitas prostitusi luput dari pengawasan karena cara operasionalnya yang sangat tertutup.
Lebih lanjut, Pradarma mengatakan bahwa praktik semacam ini bukan hal baru di daerah yang sedang mengalami pertumbuhan pembangunan atau industri. Ia menyebut kawasan-kawasan industri ekstraktif di Kalimantan sering mengalami hal serupa. Banyak pekerja proyek yang berasal dari luar daerah dan tinggal dalam waktu lama, menciptakan kebutuhan terhadap hiburan, termasuk layanan seksual.
Menurutnya, dalam beberapa kasus, praktik prostitusi di daerah-daerah industri bahkan dikoordinasi oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pemodal proyek atau oknum aparat di lapangan. “Kadang dikoordinir juga oleh aparat setempat,” kata Pradarma.
Namun, ia menegaskan bahwa untuk kasus di IKN, ia belum menemukan bukti kuat adanya keterlibatan pemodal besar atau keberadaan germo (mucikari) yang secara langsung mengatur para PSK. Ia menduga praktik yang berlangsung masih bersifat individual dan berbasis pada platform digital. Pola ini membuat pengawasan semakin sulit karena tidak ada pusat kegiatan yang bisa langsung disasar oleh aparat.
Ia juga menilai bahwa praktik ini berpotensi berkembang lebih luas jika pembangunan di IKN kembali meningkat. Saat ini, karena aktivitas pembangunan sempat melambat, praktik semacam ini belum terlalu masif. Tapi ke depan, jika jumlah pekerja kembali bertambah, potensi pertumbuhan praktik prostitusi juga akan ikut meningkat.
“Mungkin sekarang belum terlalu ramai karena aktivitas pembangunan IKN sempat menurun,” ujarnya.
Kekhawatiran soal masalah sosial ini juga disampaikan oleh tokoh adat lokal. Ketua Adat Suku Balik dari Kelurahan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Sibukdin, menyoroti hal serupa. Ia mengaku khawatir jika situasi ini dibiarkan, kawasan IKN bisa berubah menjadi seperti Kalijodo di Jakarta sebelum ditertibkan atau Gang Dolly di Surabaya yang dulu dikenal sebagai salah satu lokalisasi terbesar di Asia Tenggara.
“Jangan sampai menjadi seperti Gang Dolly di Jawa Timur dan Kalijodo di Jakarta,” kata Sibukdin saat dihubungi, Kamis, 10 Juli 2025.
Ia mendesak agar pemerintah daerah maupun Otorita IKN mengambil langkah tegas dan cepat untuk mengatasi potensi tumbuhnya praktik prostitusi di wilayah tersebut. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sejak dini sebelum kondisinya semakin sulit dikendalikan. Ia menekankan bahwa masyarakat adat setempat ingin agar kawasan IKN benar-benar menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan tidak tercemar oleh praktik-praktik menyimpang.
Namun, pernyataan dari Otorita IKN justru berbeda. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR di Jakarta pada Selasa sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa kawasan IKN sudah steril dari praktik prostitusi dan perjudian seperti sabung ayam. Ia menjelaskan bahwa aparat gabungan dan Otorita IKN sudah melakukan penertiban terhadap sejumlah bangunan semi permanen yang disebut sebagai “warung remang-remang”.
Menurutnya, delapan warung remang-remang tersebut telah diratakan dengan tanah saat bulan Ramadan lalu sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga ketertiban di kawasan IKN. Basuki menegaskan bahwa isu mengenai PSK dan sabung ayam merupakan isu lama yang kembali diangkat di media sosial dan bukan merupakan situasi yang benar-benar mencerminkan kondisi saat ini.
Ia bahkan menyebut informasi tersebut sebagai berita daur ulang yang sengaja disebarluaskan untuk memberikan kesan negatif terhadap proyek pembangunan IKN. Sebagai mantan Menteri Pekerjaan Umum, Basuki menyatakan bahwa dirinya memahami situasi lapangan dan menilai bahwa kondisi saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan narasi yang beredar.
Meskipun demikian, perbedaan pandangan antara laporan aktivis dan tokoh adat dengan klaim resmi dari Otorita IKN menunjukkan bahwa masih ada jurang antara persepsi masyarakat di lapangan dengan versi resmi pemerintah. Situasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih terbuka dan responsif terhadap laporan dari masyarakat lokal.
Pengawasan terhadap praktik-praktik sosial yang menyimpang seperti prostitusi memang bukan hal mudah, terutama di kawasan baru yang sedang berkembang seperti IKN. Namun, membiarkan laporan masyarakat dan aktivis diabaikan justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap otoritas.
Otorita IKN sebaiknya tidak sekadar menanggapi laporan seperti ini dengan sanggahan, tetapi juga memastikan adanya sistem pengawasan yang berkelanjutan. Masyarakat lokal juga perlu dilibatkan dalam sistem pelaporan dan pengawasan sehingga potensi masalah sosial bisa ditangani secara dini.
Dengan masuknya ribuan pekerja, pergerakan ekonomi, dan transformasi tata ruang di IKN, munculnya dinamika sosial semacam ini adalah sesuatu yang wajar. Namun wajar bukan berarti boleh dibiarkan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan sosial yang adaptif dan pendekatan berbasis fakta di lapangan, bukan sekadar klaim formal.
Jika dibiarkan tumbuh tanpa kontrol, praktik prostitusi terselubung ini bisa menjadi masalah jangka panjang yang akan merusak citra IKN sebagai kota baru yang seharusnya menjadi simbol kemajuan dan keteraturan. Maka, tidak cukup hanya dengan merobohkan bangunan remang-remang, pemerintah perlu melakukan pendekatan menyeluruh terhadap akar permasalahan dan menjadikannya bagian dari agenda pembangunan sosial di ibu kota negara baru ini.
